Menang di “lautan berdarah”

KITA BUTUH PEMIMPIN “TIPPING POINT

Irwan Noor, FIA-UB

Mengapa? Ketika perdebatan gaya kepemimpinan Demokratis-Otoriter mulai kehilangan pengikut, muncul pemikiran, bagaimana seorang pemimpin dapat membawa organisasinya untuk dapat kompetitif. Nuansa ini bukanlah hal baru. Semenjak ide pengadopsian nilai-nilai bisnis ke ranah organisasi publik, yang dikenal dengan berbagai istilah (Managerialism (Pollit); Market-Based Public Administration (Lan and Rosenbloom); Post-Bureaucratic Paradigm (Barzeley); Entrepreneurial Government (Osborne and Gaebler), dimulai “peperangan akan kemandegan” dan “penerawangan akan ketergantungan”. Shapiro (2002) misalnya berujar “The winners will be the government that find ways to release their innovative potential and apply it to the way they think and the way they work”. Seorang pemimpin tidak cukup membawa organisasinya menjadi efesien atau efektif, tidak lagi bangga jika hanya mencapai kata-kata “organisasi berkualitas” atau berpuas diri karena telah mencapai titik “produktivitas”. Pemimpin dikatakan berhasil bila ia mampu membawa organisasinya bersaing dalam kancah pertaurangan yang penuh darah dalam tataran kompetisi (sebuah istilah yang dikenalkan oleh Kim and Mauborgne, 2005, dengan istilah “Red Ocean”). Peperangan adalah cara bagaimana mempertahankan dan memperbesar sumber daya dan teritorial yang jumlahnya terbatas. Orientasinya, bagaimana mengungguli lawan sebanyak dan secepat mungkin. Continue reading

ANALISIS SISTEMIK DALAM ADM. PUBLIK

BERFIKIR  SERBA SISTEM dalam ADMINISTRASI PUBLIK

By. Irwan Noor

 

Bergesernya fokus ilmu administrasi publik, dari generasi pertama (efesiensi-efektif) menuju tataran knowledge-management (tahun 2000-an) tentunya membawa pula perubahan di dalam kegiatan analisis fenomena administrasi publik. Tulisan Peter Sange (1990) The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization (1.  Personal mastery , 2. Mental models , 3. Building shared vision, 4. Team learning, 5. Systems thinking), membawa angin perubahan.

Perdebatan analisis tidak lagi seputar berfikir linear. Fenomena sektor publik mulai dirambah berfikir sistem, terutama ketika mempraktekkan prinsip-prinsip pencapaian entrepreneurial governance. Tulisan tentang analisis sistemik, khususnya berkaitan dengan kajian fenomena mutakhir administrasi publik, yaitu inovasi, kemudian bermunculan. Continue reading

Birokrasi Weber dalam Perspektif Administrasi Publik

ANALISIS BIROKRASI WEBER: KAJIAN ADMINISTRASI PUBLIK

1. Pengantar Tulisan

Pemikiran Max Weber tentang birokrasi, oleh Jay M Shafritz (1978) diklasifikan sebagai pemikiran Old Administration Paradigm (Paradigma Administrasi Klasik). Hal ini disandarkan pada ciri khas paradigma Administrasi Klasik, yang menekankan pada aspek birokrasi di dalam analisis-analisis administrasi negara hingga tahun 1970-an. Selain itu, analisis birokrasi yang dikemukakannya sangat mempengaruhi pemikiran-pemikiran birokrasi selanjutnya.

Di dalam analisis birokrasinya, Weber mempergunakan pendekatan “ideal type”. Tipe ideal merupakan konstruksi abstrak yang membantu kita memahami kehi­dupan sosial. Weber berpendapat adalah tidak memung­kinkan bagi kita memahami setiap gejala kehidupan yang ada secara keseluruhan. Adapun yang mampu kita lakukan hanyalah memahami sebagian dari gejala tersebut. Satu hal yang amat penting ialah memahami mengapa birokrasi itu bisa diterapkan dalam kondisi organisasi tertentu, dan apa yang membedakan kondisi tersebut dengan kondisi organisasi lainnya. Dengan demikian tipe ideal memberi­kan penjelasan kepada kita bahwa kita mengabstraksikan aspek-aspek yang amat penting dan krusial yang membe­dakan antara kondisi organisasi tertentu dengan lainnya. Dengan cara semacam ini kita menciptakan tipe ideal tersebut (Thoha, 2004) Continue reading

How to Be a Great Leader

BAGAIMANA MENJADI PEMIMPIN (YANG BAIK?)

(Telaah Teori Politik Islam)

Semenjak Max Weber memformulasikan model birokrasi klasik dengan  model kepemimpinan politik yang legal-rational authority, semenjak itu pula diakui secara umum bahwa lembaga-lembaga formal dipengaruhi oleh pemimpin politik (Peters, 1999; Elcock, 2001). Pada ranah administrasi publik, beberapa hasil penelitian, buku-buku, maupun artikel telah pula merambah bidang kepemimpinan ini dalam tajuk kepemimpinan dalam sektor publik[1]. Continue reading

Analisis

critical review, Lost in translation

 

Analisis tulisan Simon Norton,

Lost in translation:  The inappropriateness of occidental New Public Management to reform of the public sector bureaucracy in Japan

(International Journal of Public Sector Management, Vol. 20 No. 7, 2007, pp. 674-693

Simon Norton (2007) mempertanyakan dalam kajian penelitiannya pantas-tidaknya praktek NPM model Anglo-Amerika dalam mereformasi sektor publik di Jepang. Dengan membandingkan praktek reformasi sektor publik di Inggris dan Amerika (Anglo-American Model) pada reformasi sektor publik di Jepang, Simon muncul pada suatu kesimpulan bahwa praktek NPM pada reformasi sektor publik perlu mempertimbangkan nilai-nilai kemasyarakatan.

Oleh karenanya, …

Keberhasilan suatu konsep yang diterapkan di suatu negara, khususnya di Indonesia, lebih banyak menunjuk pada kasus. Adanya Administrative Lag (Grover, 1988) menjadi pemicu utama kegagalan di dalam merombak perilaku birokrasi pemerintah di Indonesia. Selain itu, nilai budaya kerja juga lebih banyak mewarnai birokrasi di Indonesia.

 

Experience of Public Administration Reforms

“Decentralization: a Question for Developing Countries”

Decentralization is frequently seen to provide an impact for the development of local government. However, for developing countries, such as Indonesia, decentralization is not adequately understood from an administrative concept or merely from the government politics. Obstacle found in local areas, such as a low index of human development, low local competitiveness and inadequate public service can become an issue by local politics to interfere local government. Two cases of local government in Indonesia, Jembrana and Banyuwangi regency can be the illustration of this matter based on the case analysis and on empirical data analysis in those two areas. A descriptive analysis revealed that Jembrana regency is successful in running its local government, that can be seen from its high innovative level. Conversely, Banyuwangi regency, despite having a blueprint of its innovative area, encounters failure in its application. Failure or success in those two areas is more heavily affected by local political intervention in those intended areas. In Jembrana, local politics does not too enormously interfere its local government, while in Banyuwangi the local politics strongly interferes

 

Source: http://www.vpa.ktu.lt/index.php/PPA/article/view/1400